Kebijakan Merdeka Mencar Ilmu Dalam Kelulusan Dan Ppdb 2020 - Tozsugianto

TozSugianto on

Sabtu , 15 Februari 2020

Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Kelulusan dan PPDB 2020 || Dalam rangka melakukan kebijakan Merdeka Belajar , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau terhadap para Gubernur dan Bupati biar secepatnya melakukan antisipasi terkait Kelulusan dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021. Himbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020. Isi Surat Edaran tersebut yakni selaku berikut:

Ketentuan Kelulusan Peserta Didik

1. Kelulusan penerima didik diputuskan lewat cobaan sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menurut analisa hasil belajar yang dijalankan oleh guru ,
2. Bahan cobaan sekolah untuk kelulusan penerima didik (seperti tes tertulis , portofolio , penugasan , dan/atau bentuk acara lain) dibentuk oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan yang belum siap menghasilkan materi cobaan sekolah sanggup menggunakan materi analisa (tes tertulis , kiprah , dan/atau bentuk cobaan lain) yang diperoleh dari banyak sekali sumber , menyerupai soal-soal yang dibentuk oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
4. Dinas pendidikan tidak sanggup memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan materi tertentu dalam pelaksanaan cobaan sekolah.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan contoh-contoh praktik baik cobaan sekolah melaiui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi

Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Pemerintah Daerah secepatnya mensosialisasikan isyarat teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kawasan dan menetapkan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sebagairnana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendrclikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 ihwal Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar , SMP , Sekolah Menengah Atas , dan Sekolah Menengah Kejuruan , serta melakukan kerjasama dengan Kepala LPMP.
2. Mengirimkan dokumen resmi berupa: Kebijakan teknis pelaksanaan PPDB daerah; dan penetapan wilayah zonasi , terhadap Kepala LPMP , paling lambat ahad keempat Maret 2020.
3. Pemerintah Daerah tidak menggunakan nilai cobaan nasioual dan/atau nilai cobaan yang lain dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.
4. Apabila Pemda hendak melakukan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP , tes tersebut sanggup dilaksanakan selaku bab dari cobaan sekoiah. Keikutsertaan penerima didik dalarn tes seleksi tersebut mesti bersifat sukarela. Sehingga , satuan pendidikan maupun penerima didik dihentikan diwajibkan untuk mengikuti tes seleksi tersebut.
5. Dalam hal Pemda melakukan tes untuk seleksi jaur prestasi jenjang sMP sebagaimana dimaksud pada abjad  (d) , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan contoh-contoh praktik baik ,yang sanggup digunakan untuk tes seleksimelalui laman https://puspendik.kemdikbud .go.id/publikasi
6. Melakukan sosialisasi terhadap ihwal PPDB 2020 terhadap seluruh kepala sekolah , guru , dan orang bau tanah penerima didik sebelum dijalankan pengumuman registrasi PPDB.
7. Melaporkan pelaksanaan PPDB terhadap Pendidikan dan Kebudayaan lewat LPMP paling lambat 3 (tiga) bulan sehabis pelaksanaan  PPDB.

Demikian suguhan warta perihal Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Kelulusan dan PPDB 2020 yang sanggup disampaikan pada peluang ini. Semoga Bermanfaat !!!

Labels:Pendidikan ,PPDB

Thanks for reading Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Kelulusan dan PPDB 2020. Please share...!